MUHAFIZDWI : Untuk Indonesia

Abstraknya Dinding Antara Ketegasan dan Kesewenang-Wenangan: Salahkah Demokrasi?

Selepas gembar-gembor reformasi yang menuntut dimulainya era-keterbukaan informasi, dan kebebasan berekspresi dalam sebuah dalih demokrasi, ternyata justru memberi ruang pembelokan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini, dalih demokrasi tidak ubahnya tirai penutup jurang antara ketegasan dengan kesewenang-wenangan, keadilan dengan ketidakadilan, serta kebenaran dengan kesalahan.

Kita bisa melihat kehidupan demokrasi pada masa ini mulai berubah menjadi pukulan balik untuk segala ketegasan. Dengan alibi, itu adalah perwujudan dari kesewenang-wenangan. Kini siapapun diminta untuk tidak lagi memberi ketegasan yang sewenang-wenang. Padahal, seorang psikolog terhebat pun rasanya sulit untuk terus-menerus memberi dinding ketegasan tanpa kesewenang-wenangan. Sebab, manusia adalah pencipta objektivitas paling abstrak. Tidak pernah ada satu kata sepakat pun dalam setiap pemikiran manusia. Selalu ada pro dan kontra. Sehingga, selalu ada celah persepsi kesewenangan dalam tiap ketegasan.

Terlalu abstraknya dinding antara ketegasan dan kesewenang-wenangan inilah yang menjadi titik perhatian saya, sekaligus pertanyaan besar saya: “salahkah demokrasi?”. Karena saya melihat apa yang kita anggap ketegasan pada era sebelumnya, kini justru dianggap sebagai kesewenang-wenangan. Hasilnya, produk bangsa mulai tidak terkendalikan “kebebasannya”. Semua dianggap harus sama. Sebagai contoh, anak-anak masa kini terbiasa bebas mengkritik orang yang lebih tua tanpa sopan santun. Membentak balik, menjelek-jelekan, bahkan menganiaya. Strata usia seperti memudar. Padahal, adab ketimuran yang bangsa ini anut selalu menanamkan tiga struktur bersosial. Yakni, antara kita dengan yang lebih tua. Antara kita dengan seusia. Terakhir, antara kita dan usia di bawahnya. Dimana substansi adab ketimuran untuk kita kepada yang lebih tua adalah kesopanan dan rasa hormat. Untuk seusia, biasanya bersifat fleksibel. Dan untuk usia di bawah kita, cenderung mengayomi dan memberi contoh.

Nampaknya, pengenalan demokrasi secara sempit memberi jalan kepada para “pemikir malas” untuk mendoktrin demokrasi sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Mengaburkan pemisah antara kebenaran subjektif dengan ketidakbenaran yang objektif. Menutup rapat pintu persamaan persepsi. Serta memberi dinding yang abstrak antara ketegasan dan kesewenang-wenangan.

Lalu, salahkah demokrasi?

Pertama, kita harus paham betul, kita adalah satu-satunya bangsa yang memiliki dasar negara yang diambil dari nilai-nilai leluhur. Nilai-nilai yang tidak diambil dari negara manapun. Nilai itu adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Lima nilai yang selalu diucap ketika perhelatan upacara bendera. Lima nilai yang hanya keluar dari lisan, tanpa terpatri dalam sudut kehidupan.

Nilai-nilai tersebut sebetulnya adalah pondasi dari demokrasi. Bila kita umpamakan, pada sebuah bangunan beranama demokrasi, pondasi yang mengokohkannya adalah nilai-nilai tadi. Artinya, demokrasi mampu berdiri apabila ditopang dengan kelima nilai tadi. Sehingga, setiap manusia yang tinggal di dalam sebuah bangunan demokrasi, dia haruslah berpijak pada pondasi lima nilai bumi pertiwi tadi. Sehingga, demokrasi menjadi kokoh dan tidak bisa digoyahkan lagi. Demokrasi menjadi tatanan yang kuat dalam menghidupi setiap individu di dalamnya. Dimana semuanya percaya adanya Tuhan, dan setiap apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Semua percaya setiap manusia harus berlaku adil dan sesuai adab yang mengaturnya. Semua percaya setiap manusia adalah saudara yang mesti bersatu. Semua percaya setiap kebijakan diambil secara bijaksana, dengan cara berembuk bersama agar nantinya dapat mewakili semua pemikiran yang ada. Dan semua percaya setiap manusia harus diperlakukan secara adil sesuai aturan Tuhan yang kemudian dijelaskan lagi oleh manusia.

Oleh sebab itu, kita tidak bisa menyalahkan demokrasi secara mutlak. Sebab, tidak berpijaknya manusia-manusia dalam bangunan demokrasilah yang membuat demokrasi tidak berlangsung secara komprehensif, yang kemudian justru memberikan ruang lebar untuk disusupi pembelok memberi dinding yang abstrak pada setiap ketegasan dengan kesewenang-wenangan.

Mari sama-sama berpijak, sebab dinding yang jelas dan nyata antara ketegasan dan kesewenang-wenangan dari Demokrasi adalah nilai-nilai Pancasila.

0Comments

, by Muhafiz Dwi Azhari

In Bercerita, Untuk Indonesia

Dipa Nusantara Aidit: PKI dalam Gestapu

Njoto, Sjam, Muso, dan Dipa Nusantara Aidit. Bagi mereka yang suka membaca, terutama buku yang terkait sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pasti tahu siapa mereka berempat dan bagaimana peranannya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Ya, tepat! Mereka adalah tokoh PKI; Partai komunis yang pada masanya sempat menjadi partai komunis terbesar di Dunia.

Sepak terjang keempat tokoh tersebut pernah dibukukan oleh Tim Tempo dalam seri Orang Kiri Indonesia. Dan entah kebetulan atau tidak, seolah menyambut tragedi 30 September, atau yang lebih dikenal dengan Gestapu (istilah yang dicetuskan pertama kali oleh Brigjen TNI Soegandhi ─ mantan Direktur Penerangan SAB sekaligus Pemimpin Umum koran Angkatan Bersenjata), buku tersebut belakangan dicetak ulang dan banyak bermunculan di tiap sudut Toko Buku "mainstream".

Kisah tragedi Gestapu sendiri sudah banyak dibukukan atau coba diulas seperti apa alur cerita sebenarnya oleh beberapa orang, bahkan ada pula Film dan juga "Buku Putih"nya (belakangan keduanya dianggap hanya sebagai propaganda orde baru saja). Akan tetapi, akibat simpang-siurnya kebenaran versi masing-masing pihak, kisah tragedi kelam 30 September itu masih tetap saja abu-abu.

Sebenarnya, siapa yang sebenarnya terlibat?

Dari beberapa literatur, memang ada bukti kebenaran keterlibatan PKI dalam tragedi tersebut. Seperti yang diakui Sudisman, anggota Politbiro PKI di depan Mahmillub pada 21 Juli 1967, serta testimoni dari Brigjen Supardjo pada Mahmillub yang kemudian dikutip oleh John Roosa dalam bukunya yang berjudul "Pretext for Mass Murder".

Sumber lain─dengan berani─mengatakan bahwa justru pihak asing yang merancang semuanya. Bahkan ada pula yang menyebutkan justru Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto yang berada di balik Gestapu, seperti yang ditulis Ben Anderson dan Ruth McVey dalam analisisnya yang lebih dikenal sebagai Cornell Paper.

Salim Said dalam bukunya "Dari Gestapu Ke Reformasi; Serangkaian Saksi" menyebutkan bahwa yang berada di balik Gestapu adalah PKI sendiri, kata pemerintahan Orde Baru; Akibat pertentangan internal Angkatan Darat, kata D.N. Aidit (PKI) dan para ahli Indonesia di Cornell University; CIA, kata Peter Dale Scott; Soeharto, kata Wertheim; PKI, Tentara dan Nekolim, kata Sukarno. Pada kesempatan lain, Kolonel Bambang Widjanarko dalam buku "The Devious Dalang" justru menyebutkan kerlibatan Sukarno dalam Gestapu.

Dari sekian banyak versi, mungkin bisa disintesakan bahwa PKI, Sukarno serta pihak-pihak Angkatan Darat yang “Sukarnois” yang berada dibalik Gestapu.

Lalu alasan Gestapu?

Saya rasa semua sepakat, semua diawali dari ketidaksukaan Sukarno terhadap Jendral Ahmad Yani, yang kemudian malah ditumpangi kepentingan-kepentingan lain.

Di dalam buku “Aidit; Dua Wajah Dipa Nusantara” karya Tim Tempo, dikatakan oleh salah satu tokoh, bahwa tragedi 30 September adalah murni kecerobohan PKI yang tidak merancang skenario secara matang. Dan Salim Said dalam bukunya tadi juga mengatakan bahwa alasan terjadinya Gestapu adalah karena Sukarno merencanakan pendaulatan terhadap Ahmad Yani yang dianggap susah diatur oleh Sukarno. Namun, rencana yang awalnya hanya Daulat justru berubah menjadi ‘pesta’ pembantaian para jenderal. Hal ini diakibatkan dari kepanikan prajurit di lapangan yang berakar dari perencanaan yang kacau.

p.s.; Saya tidak menutup kemungkinan sintesis ini berubah jika ditemukan bukti-bukti lain.

0Comments

, by Muhafiz Dwi Azhari

In Bercerita, Untuk Indonesia

Anti-Apatis

“Tantangan terbesar kita adalah sifat apatis.” - Dira Noveriani

***

Terkadang saya suka aneh saat melihat betapa banyak pengendara motor dan mobil mengklakson anak sekolahan yang pulang pake sepeda—yang sebenarnya—sudah sangat berada di kiri jalan; bahkan hampir mentok trotoar. Memang anak sekolahan itu agak mengganggu jalan karena sepeda jalannya lambat, but look, dude! mereka tidak punya tempat atau jalur sendiri. Lagipula dalam Pasal 284 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau Pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”. Jadi, tetap saja anak sekolah itu harus diberi space buat ada di jalan.

Hal ini juga diperparah oleh pemerintah yang tidak menyediakan cycle track, karena memang jarang sekali ada pemerintah daerah yang menyediakan cycle track di jalan raya. Bahkan terkadang pemerintah daerah hanya mencari jalan cepat. Mereka menjadikan walking track sekaligus sebagai cycle track. Padahal trotoar ya trotoar, jalur sepeda ya jalur sepeda. Itu dua hal yang sama-sama punya hak untuk memiliki jalurnya masing-masing. Seperti tertuang pada Pasal 25 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa; Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat.”

Hal-hal ini sangat bertolak belakang dengan niat pemerintah yang gencar menggalakkan bike to work.

Pemerintah ingin orang-orang beralih dari kendaraan pribadi, tapi jalur kendaraan umum, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, hingga keselamatan pengguna transportasi umum dan pesepeda atau pejalan kaki masih minim. Ditambah lagi dengan tingkah laku masyarakatnya yang amburadul. Susah tertib, egois, dan gak aware sama kebaikan orang banyak. Apatisnya sudah mendarah daging.

Andai saja setiap orang sadar akan posisinya dan bisa saling menghargai satu sama lain, kemudian itu menular ke yang lainnya, saya percaya keadaan ini pasti berubah.

***

Soal bike to work, anak sekolah saja bisa kok bersepeda 3-7 km dari rumah ke sekolah, masa yang bekerja atau yang lainnya tidak bisa? Kita waktu kecil bangga bersepeda, kenapa sekarang tidak? Suhu panas itu salah satu faktornya karena kita pakai motor dan mobil, makanya biar tidak panas, ya, pakai sepeda. Apalagi jika ditambah tata kota yang lebih mengutamakan ruang terbuka hijau. Kelamaan pasti tidak panas lagi. Ubah pola hidup dari sekarang! Memang tidak sesimpel itu, tapi setidaknya kita bisa berusaha sesimpel itu.

***

Agak kaget juga lihat suhu di siang hari sekarang bisa sampai 34 derajat. Padahal awal Juli maksimal juga 31 derajat. Dan kenaikan itu belum sampai setahun terakhir, loh.

Pas saya di jogja saya sempat kaget karena di sana tidak ada angkot, adanya transjogja sama bus kota, karena rata-rata masyarakatnya menggunakan kendaraan pribadi, tapi banyak juga yang menggunakan becak dan sepeda. Bahkan orang asingnya lebih enjoy berjalan kaki kemana-mana. Memang masih panas udaranya, tapi tidak sepanas di daerah industri. Itu saja sudah membuktikan bahwa gaya hidup masyarakat suatu daerah—kasarnya—menentukan panas atau tidaknya daerah itu. Makanya diubah sedikit, lah. Pelan-pelan pasti ada hasilnya, kok, kayak diet.

Mungkin ada satu kalimat yang bisa saya gambarkan untuk semua ini, keapatisan hanya bisa dilawan dengan keteladanan yang ditularkan.

0Comments

, by Muhafiz Dwi Azhari

In Bercerita, Untuk Indonesia

Mahasiswa untuk Negara

Aku Penerus Pembangunan

Karya : Subronto K. Atmodjo

Aku penerus pembangunan Negara, jujur dalam kata dan giat bekerja

Kokoh dalam jiwa dan hati terbuka, siap mengabdikan tenaga

Gunung lembah dan laut sungai menantang, tak sabar menantikan tangan terbentang

Hari depanku tampak cemerlang bersinar gemilang!

Aku penerus pembangunan Negara, jujur dalam kata dan giat bekerja

Kokoh dalam jiwa dan hati terbuka, siap mengabdikan tenaga

Siap mengapdikan tenaga

Sejatinya, sebagai penerus pembangunan, seorang mahasiswa harus sadar akan manfaat dari kehadirannya. Keterlibatan mereka dalam membangun Negara Indonesia ini terletak dari pengabdian dan perbuatan, bukan suara sumbang yang tidak berguna. Terlebih lagi, seorang mahasiswa selalu dianggap menempati strata sosial yang tinggi di mata masyarakat. Sehingga secara tidak langsung memberikan sebuah tanggung jawab yang besar di pundak mereka untuk memperbaiki, serta membawa Negara ini ke arah yang lebih baik.

Di era-digital ini, seseorang bisa dengan bebas menyuarakan kritikannya. Ini bisa dilihat dari begitu banyaknya kasus yang menarik perhatian masyarakat menyeruak karena media, baik itu media sosial, cetak, atau massa. Namun, sebagai seorang yang terpelajar, mahasiswa harus sadar kalau mereka bukanlah seorang anonim yang hanya bisa mengkritik di media tanpa berbuat apa-apa untuk merubahnya, atau bahkan hanya membangun opini publik yang menyesatkan. Tetapi, seorang mahasiswa sejati adalah manusia jujur dan teguh yang siap mati, dan siap miskin untuk memajukan serta mencerdaskan Negaranya lewat modal kedigitalan yang mereka kuasai.

Sebagai panutan masyarakat, mahasiswa akhir-akhir ini seperti menjauh dari peran mereka yang sebenarnya sebagai agent of change. Paradigma mereka mulai terpenjara oleh kepuasan dan keuntungan untuk diri sendiri (individualisme), dimana di otak mereka kini hanya berisi –setelah lulus, saya bekerja, dan kemudian saya dapat uang untuk saya sendiri-, bukan setelah lulus, saya membuat pekerjaan sendiri, dan saya bisa membuat masyarakat mendapat uang. Adrenalin dalam jiwa mahasiswa yang seharusnya bergejolak untuk terus berusaha maju kini mulai mengecil, tinggal pengecut yang malas bergerak dan hanya bisa bersuara tanpa bertindak yang bermunculan. Alhasil, dapat kita lihat sekarang Indonesia mulai kehilangan tajinya di mata dunia.

Sangat mengenaskan memang, saat ini banyak dari para mahasiswa yang justru bermimpi menjadi seorang artis atau orang yang ingin dikenal wujudnya di mata masyarakat, bukannya menjadi seorang yang dikenal hanya namanya tanpa wujud di mata masyarakat. Entah memang karena begitu bobroknya jiwa para pemuda saat ini atau karena ketidakmauan mereka untuk hidup jauh dari kenyamanan. Yang pasti, Indonesia tidak butuh orang seperti itu, Indonesia hanya butuh manusia-manusia yang jiwa raganya adalah jiwa raga Negara.

Sudah saatnya mahasiswa melihat dunia dengan hati mereka. Mereka sudah harus mulai memikirkan hal-hal yang berguna untuk Negaranya. Karena, berbagai sudut Indonesia sudah sangat membutuhkan kehadiran mereka. Terlalu lama mereka menantikan perubahan yang mulai mereka anggap mimpi yang sia-sia. Indonesia itu luas! Indonesia bukan hanya pulau jawa! Slogan wujud ketidakpuasan warga tertinggal itu seakan hanya angin lewat bagi para mahasiswa.

Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hendaknya mereka merubah paradigma mereka untuk memulai berbuat hal yang berguna untuk Negara. Jangan lagi mementingkan diri sendiri, tapi sudah saatnya mahasiswa mementingkan Negaranya. Jangan lagi menjadi manusia-manusia yang tidak berterima kasih kepada tanah air, dan membuat kerusakan yang melecehkan tanah airnya, tapi berbuatlah apa yang membuat tanah air bangga. Mulailah dari sekarang juga, Indonesia (secara keseluruhan) membutuhkan sentuhanmu.

p.s. : “Matimu akan sia-sia jika hidupmu hanya untukmu sendiri. Tetapi, matimu akan sangat berguna jika hidupmu adalah untuk Negaramu, sekalipun kamu akan mati membusuk karena kemiskinan.” (Muhafiz Dwi Azhari, seorang mahasiswa tingkat dua.)

0Comments

, by Muhafiz Dwi Azhari

In Peringatan, Puisi

Forgotten Hero

0Comments

, by Muhafiz Dwi Azhari

Pages

MUHAFIZDWI

Abstraknya Dinding Antara Ketegasan dan Kesewenang-Wenangan: Salahkah Demokrasi?

Dipa Nusantara Aidit: PKI dalam Gestapu

Anti-Apatis

Mahasiswa untuk Negara

Forgotten Hero

Yang Sudah berkunjung :

Tentang Saya

Temukan Saya Juga di :

Wajib Dibaca

Jiwa yang Dipaksa Kehilangan

Yang Sering Dibaca

Arsip Postingan Saya

MdStore

Hubungi Saya